Abstrak

Sumpah Pemuda 1928, tonggak sejarah  kebijakan bahasa di Indonesia, memiliki semangat multibahasa. Tujuan makalah ini adalah melakukan analisis singkat tentang apakah kebijakan bahasa sudah selaras dengan semangat Sumpah Pemuda 1928. Metode berupa kajian deskriptif historis, dengan teknik analisis isi. Ditemukan bahwa pada tataran UUD ada semangat multibahasa. Namun, pada tataran selanjutnya didapati belum sinkronnya berbagai peraturan perundangan. Misalnya, pembelajaran bahasa daerah, yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah serta beberapa Peraturan Daerah, ternyata kurang didukung oleh Peraturan Menteri tentang kurikulum. Ada kemungkinan bahwa semangat Sumpah Pemuda 1928 telah beralih menjadi semangat ekabahasa Sumpah Pemuda ‘revisi,’ yang menguat sejak tahun 1960. Berhubung bahasa daerah terus mundur sementara penguasaan bahasa asing juga tidak memadai, disarankan agar kebijakan bahasa dikembalikan agar dijiwai oleh semangat multibahasa pada Sumpah Pemuda 1928.

Kata kunci: Sumpah Pemuda, kebijakan bahasa, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing

Abstract

The 1928 Youth Pledge, a milestone in language policy in Indonesia, carried out a multilingual spirit. The paper aims to analyze whether the language policy is in line with the spirit of the Youth Pledge. The method is historical descriptive, with content analysis as technique. It was found that the Constitution contains a multilingual spirit. However, at the next level, various laws and regulations have not been harmonious. For example, regional language as a subject is mandated in a Government Regulation and in several Regional Regulations. However, this is not supported by Ministerial Regulations on curricula. There is a possibility that the multilingual spirit of the 1928 Youth Pledge of 1928 has turned into the monolingual spirit of the ‘revised’ Youth Pledge, which has gained strength since 1960. Since regional languages continue to decline while the mastery of foreign languages is also inadequate, it is suggested that the language policy be restored to carry out the spirit of the 1928 Youth Pledge.

Keywords: Youth Pledge, language policy, Indonesian, regional languages, foreign languages

Daftar Pustaka

Asshiddiqie. (2008). Perlindungan bahasa daerah berdasarkan UUD. Dalam Mulyana (Ed.), Pembelajaran bahasa dan sastra daerah: Dalam kerangka budaya. Yogyakarta, Indonesia: Tiara Wacana.

Coulmas, F. (2005). Sociolinguistics: The study of speakers' choices. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Dardjowidjojo, S. (2003). Rampai bahasa, pendidikan, dan budaya: Kumpulan esai. Pengantar oleh Anton Moeliono. Jakarta, Indonesia: Yayasan Obor.

Foulcher, K. (2000). Sumpah Pemuda: The making and meaning of a symbol of Indonesian nationhood. Asian Studies Review, 24(3), 377-410. doi: 10.1111/1467-8403.00083.

Gunarwan, A. (2006). Kasus-kasus pergeseran bahasa daerah: Akibat persaingan dengan bahasa Indonesia? Linguistik Indonesia, 24(1), 95-113.

Mardikantoro, H. B. (2007). Pergeseran bahasa Jawa dalam ranah keluarga pada masyarakat multibahasa di wilayah kabupaten Brebes.  Humaniora, 19(1), 43-51.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Diunduh dari http://jdihukum.jatengprov.go.id/download/produk_hukum/pergub/pergub_tahun_2013/pergub_57_th_2013.pdf

Peraturan Mendikbud No. 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar. Lampiran 1. Diunduh dari https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Diunduh dari  https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/57TAHUN2014PP.HTM

Pratama, A. N. (2019, 28 Oktober). Sejarah Sumpah Pemuda, tekad anak bangsa bersatu demi kemerdekaan. Kompas. Diunduh dari: https://nasional.kompas.com/read/2018/10/28/06360091/sejarah-sumpah-pemuda-tekad-anak-bangsa-bersatu-demi-kemerdekaan?page=all

Sobarna, C. (2007).  Bahasa Sunda sudah di ambang pintu kematiankah? [Is the Sundanese language on the verge of death?]. Makara Sosial Humaniora, 11(1), 13-17. Diunduh dari http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/viewFile/39/35

Suwarno, B. (2015). Politik bahasa masa depan: Dari politik bahasa-nasional menuju politik-bahasa nasional. Makalah disajikan dalam Seminar internasional ICLCS-LIPI. Jakarta, Indonesia. Diunduh dari http://repository.unib.ac.id/19033

Syariati, R. (2015, 28 Oktober). Menggugat "Mitos" Sumpah Pemuda.  Kompasiana. Diunduh dari https://www.kompasiana.com/rezasyariati/552a988c6ea834b959552cf6/menggugat-mitos-sumpah-pemuda?page=all

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hasil Amandemen 1999-2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

UNESCO. (2002). UNESCO declaration on cultural diversity.  Paris, France: UNESCO.

Yadnya, I. B. P. (2003). Revitalisasi bahasa daerah (Bali) di tengah persaingan bahasa nasional, daerah, dan asing untuk memperkukuh ketahanan budaya. Makalah disajikan dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII, Jakarta, Indonesia. Diunduh dari http://staff.unud.ac.id/~putrayadnya/wpcontent/uploads/2009/06/paper-kongres.pdf